Bukan Kenaikan BBM Tapi Pengalihan Subsidi

19.16 Unknown 0 Comments

Poverty is not created by poor people. It is produced by our failure to create institutions to support human capabilities - M. Yunus

Tepat pada tanggal 17 November 2014, Presiden RI mengumumkan harga baru untuk BBM. Seperti yang kita ketahui bersama pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi terhadap harga bahan bakar premium dan solar dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif. Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter, baik untuk BBM jenis premium atau BBM jenis solar. Untuk mengurangi beban masyarakat, yang daya belinya terganggu akibat kenaikan harga BBM pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial mulai besok, Selasa (18/11).

Seperti diketahui, pemerintah telah meluncurkan program bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Dengan keberadaan “kartu-kartu sakti” tersebut, pemerintah berharap masyarakat bisa memulai usaha-usaha di sektor produktif.

Keputusan ini tentunya menuai banyak pro dan kontra. Menurut pengamat komunikasi politik Lely Arrianie, keputusan ini tepat karena saat ini Indonesia memang perlu melakukan penaikan harga BBM. Lely menjelaskan, saat ini pemerintahan Jokowi tidak memiliki anggaran yang mencukupi untuk membiayai kebijakan-kebijakan pemerintah.Terlebih lagi, ini  terjadi karena beban hutang yang diterima Jokowi saat pemerintahan SBY. "Jadi, mau tidak mau Jokowi menaikkannnya," katanya.

Salah satu cara untuk memperoleh anggaran, Lely menambahkan, pemerintah memang perlu menaikkan harga BBM. Menurutnya, karena tidak mungkin pemerintah meminjam uang kepada Bank Dunia untuk mendapatkan anggaran negara.

Meskipun belum terlihat namun saya optimis pengalihan subsidi ini memang benar adanya karena program terarah yang menjadi prioritas:
  1. Pembangunan infrastruktut dasar pertanian seperti irigasi dan waduk
  2. Pembangunan kelas menengah sebanyak 5-10
  3. Pembangunan jalan desa dan kabupaten
  4. Pembangunan jalur krereta api lintas Sumatera
  5. Program perlindungan Sosial ( KIS, KKS, dll)
  6. Bantuan desa melalui Program nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pemerintah pun menargethab pertumbuhnan ekonomi tahun depan berpotensi lebih dari 5.8% namun reaksi reaktif dari Bank Indonesia yang meningkatkan suku bunga BI Rate naik sebesar 25 bps menjadi 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility naik sebesar 50 bps menjadi 8,00% dan suku bunga Deposit Facility tetap pada level 5,75% sejak 19 November 2014 membuat proyeksi pertumbuhan malah mungkin berada pada level 5.2%-5.3%

Sumber :
  1. Prakarsa
  2. Bappenas
  3. Kontan
  4. Republika

You Might Also Like

0 komentar: